Prabowo tutup 290 BUMN, hemat overhead 50 triliun rupiah, dan incar pertumbuhan ekonomi 6% di 2026. GDP Q2 sudah 5,29%, melampaui estimasi.
Indonesia sedang menjalankan salah satu program restrukturisasi BUMN terbesar dalam sejarahnya. Pemerintah telah menutup 290 perusahaan negara — bagian dari agenda besar untuk memangkas jumlah BUMN menjadi maksimal 300 entitas pada akhir 2026. Bukan sekadar konsolidasi administratif, ini adalah respons terhadap puluhan tahun tata kelola yang buruk: Prabowo menyebut investigasi akan mencakup 30 tahun ke belakang, dengan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut mantan direksi BUMN yang bermasalah. Ada pula opsi amnesti bagi mereka yang mengakui kesalahan — pendekatan yang pragmatis, meski tentu tidak lepas dari kontroversi.
Dari sisi fiskal, efek konsolidasi ini mulai terasa. Penghematan overhead saat ini sudah menyentuh 50 triliun rupiah, dengan target melampaui 70 triliun rupiah sebelum tutup tahun. Angka ini bukan trivial — selisih 20 triliun rupiah dalam beberapa bulan ke depan akan sangat bergantung pada seberapa agresif proses likuidasi dan merger BUMN yang tersisa berjalan. Danantara, sebagai holding baru, kini menjadi ujung tombak pengawasan portofolio negara yang tersisa setelah pemangkasan ini.
Di sisi makro, data GDP Q2 2026 yang tumbuh 5,29% — di atas konsensus pasar — memberi momentum positif. Angka ini menjadi pijakan penting untuk target ambisius 6% pada akhir 2026. Gap sebesar ~70 basis poin dalam dua kuartal tersisa bukan mustahil, tapi juga bukan mudah, terutama jika tekanan eksternal seperti perlambatan global atau volatilitas komoditas kembali mengganggu. Pemerintah juga dijadwalkan merilis rencana anggaran 2027 — sinyal penting soal arah fiskal ke depan, apakah masih ekspansif atau mulai konsolidasi.
Yang menarik dari narasi Prabowo adalah framing pertumbuhan ekonomi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas. Retorika ini punya implikasi kebijakan: alokasi belanja kemungkinan akan tetap condong ke sektor produktif dan padat karya, bukan sekadar proyek infrastruktur berskala besar. Bagi investor, kombinasi antara disiplin fiskal dari efisiensi BUMN dan momentum GDP yang solid adalah sinyal konstruktif — setidaknya untuk jangka pendek.