Brent crude kembali menembus USD101/bbl per 9 September — naik 27% hanya dalam sebulan — dan ini bukan sekadar angka komoditas biasa. Eskalasi militer AS-Iran yang mengganggu lalu lintas tanker di Selat Hormuz menjadi pemicunya, dan dampaknya langsung terasa ke neraca fiskal Indonesia yang sudah berjalan di atas asumsi sejak awal tahun.
Rata-rata Brent year-to-date kini di kisaran USD87.6/bbl, sudah 3.1% di atas asumsi APBN 2026 sebesar USD85/bbl. Kalau harga bertahan di level saat ini sampai akhir tahun, full-year average bisa mendekati USD91/bbl — sekitar 10% di atas asumsi awal. Implikasinya tidak kecil: tambahan beban subsidi dan kompensasi energi diperkirakan mencapai IDR75 triliun, atau sekitar 0.4% dari GDP. Fiscal deficit yang tadinya diproyeksikan di 2.8% berpotensi melebar ke 3.2% — tepat di ambang batas legal 3% yang tidak boleh dilanggar.
Artinya pemerintah harus memotong belanja lagi, sekitar 0.2% dari GDP, untuk menjaga defisit tetap di bawah threshold. Bukan pilihan yang nyaman di tengah tahun politik dan tekanan belanja sosial.
Di sisi external balance, commodity terms of trade Indonesia memburuk ke level 146 dari puncaknya di 161 pada Juli. Kenaikan harga batubara dan logam tidak cukup mengimbangi lonjakan impor migas. Setiap kenaikan 10% harga minyak mentah diperkirakan melebarkan current account deficit sekitar 0.1% dari GDP. CAD forecast pun direvisi naik ke 1.8% dari sebelumnya 1.6%.
Yang menarik, rupiah justru menguat 3.2% dari titik terlemahnya di pertengahan Juli. Ini lebih mencerminkan normalisasi setelah overshoot saat musim repatriasi dividen di 2Q, ditambah Dollar yang memang melemah secara global. Tapi jangan terlalu nyaman — proyeksi rupiah untuk 4Q masih di kisaran 18,000, melemah dari rata-rata 17,600 di 3Q. FX reserves hanya naik tipis USD1.6 miliar dari titik terendah Mei ke USD146 miliar, dengan import coverage yang masih rendah di 5.4 bulan.
Soal kebijakan moneter, skenario rate hike masih terbuka. Proyeksi saat ini memperkirakan BI akan menaikkan rate 25bps di Desember dan sekali lagi di Januari 2027, membawa terminal rate ke 6.25%. Ini sejalan dengan ekspektasi dua kali kenaikan Fed rate, di mana pasar sudah mempricing 62% probabilitas hike di September. Kombinasi FX reserve yang tipis dan risiko inflasi mendekati upper target BI di 3.5% membuat ruang untuk dovish pivot masih sangat sempit.
Untuk inflasi, dampak langsungnya relatif terkendali. Kenaikan 10% harga BBM non-subsidi hanya menambah sekitar 0.1ppt ke headline inflation. Pemerintah sudah menegaskan harga Pertalite tidak akan naik — ini masuk akal mengingat setiap kenaikan 10% pada Pertalite bisa mendorong inflasi 0.7–1.8ppt, belum lagi risiko inflasi pangan dari El Niño yang masih membayangi. Yang perlu dicermati adalah rencana pembatasan subsidi Pertalite untuk desil 9 dan 10, yang diestimasi bisa menambah inflasi sekitar 0.5ppt — bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja.
Bottom line: skenario makro Indonesia di 2H 2026 semakin kompleks. Tekanan fiskal dari oil shock, CAD yang melebar, rupiah yang rentan, dan BI yang kemungkinan masih harus hawkish — semuanya bergerak bersamaan. GDP growth masih diproyeksikan solid di 5.3% untuk 2026, tapi ruang untuk kejutan positif semakin sempit kalau Selat Hormuz tidak segera kembali normal.