Angka defisit APBN sampai akhir Agustus terlihat menenangkan: minus Rp240,1 triliun, atau 0,93% dari PDB. Itu level yang biasa kita lihat di tahun-tahun normal sebelum pandemi. Masalahnya, defisit adalah angka bersih — dan angka bersih punya kebiasaan buruk menyembunyikan apa yang bergerak di dalamnya.
Yang bergerak tahun ini cukup ekstrem di kedua sisi. Penerimaan negara naik 25,4% YoY ke Rp2.055,6 triliun, sudah 65,2% dari target setahun. Perpajakan tumbuh 21,7%. Tapi belanja juga tidak diam: naik 17,1% ke Rp2.295,7 triliun. Dua mesin sama-sama digeber, dan selisihnya kebetulan mendarat di angka yang enak dilihat.
Penerimaan yang Sebagian Bukan Pertumbuhan
Bagian yang benar-benar sehat dari sisi penerimaan adalah pajak korporasi dan PPN dalam negeri, yang tumbuh 10–13% — di atas pertumbuhan PDB nominal. Ini efek nyata Coretax: basis kepatuhan melebar, kebocoran administratif menyempit. Pertumbuhan jenis ini bertahan tahun depan.
Bagian lainnya lebih mirip pemasukan sekali jalan. Restitusi pajak anjlok 37% YoY — negara mengembalikan lebih sedikit uang, bukan memungut lebih banyak. Efeknya sama ke kas, tapi tidak bisa diulang. Begitu juga PNBP yang melesat 41,8% ke Rp435,1 triliun, atau 95% target setahun hanya dalam delapan bulan, sebagian besar berkat setoran surplus Bank Indonesia Rp55 triliun.
Membaca 95% realisasi target di bulan kedelapan sebagai tanda kekuatan adalah kesalahan membaca yang umum. Itu artinya sumber besarnya sudah dipanen, dan empat bulan tersisa tidak punya cadangan yang sama.
Pos yang Tidak Bisa Ditawar
Belanja negara punya dua jenis pos. Ada yang bisa direm — belanja barang, belanja modal, transfer daerah. Ada yang tidak bisa disentuh sama sekali karena harganya ditentukan pasar, bukan oleh Kementerian Keuangan.
Pos yang bisa direm memang sudah direm. Belanja barang melandai dari 100,2% di semester pertama ke 67,5%. Belanja modal tumbuh 14%. Transfer ke daerah bahkan terkontraksi 12%.
Pos yang tidak bisa ditawar justru meledak. Subsidi dan kompensasi energi naik 52% YoY, dari laju 44% tahun lalu, sejak minyak mentah menembus USD 100 per barel. Pembayaran bunga utang naik 15% YoY, dari 10% sebelumnya, mengikuti kurva imbal hasil obligasi yang belum mau turun.
Ini seperti rumah tangga yang berhasil memangkas belanja makan di luar dan menunda beli furnitur, tapi tagihan listrik dan cicilan bank-nya naik sendiri. Penghematan tetap terjadi, hanya saja hasilnya langsung dimakan pos yang tidak pernah minta izin.
Aritmatika Minyak
Sensitivitasnya terukur: setiap kenaikan 10% harga minyak melebarkan defisit sekitar 0,1% PDB. Kelihatan kecil sampai dikalikan durasi. Kalau minyak bertahan di atas USD 100 sampai akhir tahun, ditambah kebutuhan stabilisasi pangan dan pupuk, defisit setahun penuh mengarah ke 2,9% PDB — tinggal 10 basis poin dari pagu legal 3,0%.
Ruang gerak setipis itu berarti setiap guncangan tambahan harus dibiayai lewat penerbitan surat utang, bukan lewat realokasi anggaran.
Yang Dirasakan Pasar
Di sinilah urusan fiskal berhenti jadi topik makro dan mulai masuk ke laporan keuangan emiten.
Penerbitan SBN yang tetap deras menyerap likuiditas dari sistem perbankan. Ketika negara menawarkan imbal hasil tinggi dan bebas risiko, bank harus ikut menaikkan bunga simpanan untuk menahan dana nasabah. Biaya dana naik, dan penurunan suku bunga acuan tidak otomatis mengalir ke margin bunga bersih. Bank dengan rasio CASA tinggi — dana murah yang tidak lari mengejar selisih bunga — bertahan jauh lebih baik dalam kondisi ini dibanding bank yang menggantungkan pendanaan pada deposito.
Di sisi berlawanan, pembengkakan subsidi energi sebenarnya berita bagus untuk sektor konsumsi. Lonjakan harga minyak dunia ditahan di neraca negara, tidak diteruskan ke harga BBM ritel. Daya beli kelas menengah-bawah tidak tergerus, dan volume penjualan emiten barang konsumsi primer serta ritel modern tetap aman. Beban itu tidak hilang — hanya pindah alamat dari dompet konsumen ke APBN, lalu diteruskan ke pasar obligasi.
Selama minyak turun kembali ke bawah USD 90 dan penerimaan pajak menjaga lajunya, tekanan ini mereda sendiri dan likuiditas pasar melonggar. Kalau minyak bertahan di atas USD 100 sementara Rupiah melemah, subsidi membengkak dalam rupiah, kebutuhan penerbitan SBN naik, dan suku bunga tinggi bertahan lebih lama dari yang diharapkan pasar.
Defisit 0,93% bukan tanda APBN kuat. Itu tanda APBN sedang bekerja keras menahan sesuatu — dan yang ditahan itu harganya ditentukan di luar Jakarta.
— Rikopedia