Angka 5,29% (y.o.y) yang dirilis BPS untuk pertumbuhan PDB Q2-2026 terdengar solid. Tapi ada satu pertanyaan yang seharusnya langsung muncul di kepala setiap investor: siapa yang sebetulnya menopang angka ini?
Jawabannya cukup mengkhawatirkan. Jika komponen konsumsi pemerintah dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q2-2026 hanya 4,52%. Jika diasumsikan konsumsi pemerintah tumbuh mengikuti rata-rata historis 2010–2025 sebesar 3,40%, angka PDB-nya turun ke 4,45%. Dan jika subkomponen kendaraan dalam PMTB — yang sebagian besar didorong pengadaan untuk program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) — juga dikeluarkan, pertumbuhannya hanya tersisa 3,13%. Tiga persen. Itu bukan angka yang bisa dirayakan.
Konsumsi pemerintah sendiri tumbuh 15,97% (y.o.y) di Q2-2026, melanjutkan lonjakan 21,81% di Q1. Pertumbuhan di atas 15% untuk komponen ini hanya terjadi dua kali sepanjang 2010–2025. Belanja barang pemerintah naik 100,7% (y.o.y) dibanding Q2-2025, utamanya karena program MBG. Gaji ke-13 ASN dan perekrutan 355 ribu ASN baru turut mendorong belanja pegawai. Ini bukan sinyal kekuatan ekonomi organik — ini adalah stimulus fiskal yang besar, yang efeknya akan memudar begitu spending-nya melambat.
Di sisi sektor riil, gambarannya lebih bernuansa. Manufaktur melambat ke 4,52% dari 5,04% di Q1, dengan tekanan utama dari kontraksi pengolahan batubara dan minyak sebesar 3,97%. Manufaktur non-migas sebenarnya masih tumbuh 5,32%, sedikit di atas PDB keseluruhan. Subsektor yang menonjol positif adalah alas kaki (+11,30%) dan furnitur (+11,82%), keduanya mendapat dorongan dari momentum ekspor ke AS dan efek base yang rendah. Sementara karet dan produk olahan karet masih kontraksi untuk kuartal kelima berturut-turut.
Konsumsi rumah tangga — yang menyumbang 53% dari PDB — tumbuh 5,06%, melambat dari 5,52% di Q1. Consumer confidence index turun ke rata-rata 120,57 dari 125,03. Komponen makanan & minuman, transportasi, restoran & hotel, serta pakaian semuanya mengalami perlambatan. Tekanan inflasi pangan dari gagal panen di Indonesia timur, kenaikan harga avtur yang memukul tarif penerbangan domestik hingga diizinkan naik 13%, dan depresiasi Rupiah yang mendorong biaya impor — semua ini menekan daya beli secara bersamaan.
PMTB tumbuh 6,87%, didorong konstruksi (+6,61%) dan lonjakan komponen kendaraan (+26,03%). Tapi sekali lagi, lonjakan kendaraan ini sebagian besar adalah pengadaan pemerintah untuk KDMP dan MBG, bukan cerminan capex swasta yang organik. Impor kendaraan naik dari USD 3,7 miliar di Q1 ke USD 4,3 miliar di Q2.
Sektor pertambangan masih kontraksi 1,64%, meski lebih lambat dari sebelumnya. Pemotongan kuota RKAB nikel dan batubara oleh pemerintah jadi faktor utama. Ini relevan bagi investor di emiten tambang — tekanan dari sisi produksi belum selesai.
Satu sektor yang menarik perhatian adalah listrik dan gas, yang tumbuh 10,81% setelah kontraksi di Q1. Konstruksi juga mencatat pertumbuhan terkuat dalam hampir dua tahun di 6,68%, didorong infrastruktur KDMP. Tapi pertumbuhan berbasis program pemerintah seperti ini memiliki durabilitas yang terbatas — bergantung pada keberlanjutan anggaran dan eksekusi program.
Bottom line-nya: headline PDB 5,29% menyembunyikan lebih banyak dari yang diungkapkannya. Pertumbuhan struktural Indonesia — yang diukur dari sektor swasta, konsumsi organik, dan investasi non-pemerintah — masih bergerak di bawah 5%. HP-filter terhadap data PDB riil sejak Q1-2010 pun hanya menunjukkan pertumbuhan 4,97%, mengonfirmasi bahwa angka resmi ini mengandung komponen siklikal dan musiman yang signifikan. Bagi investor, ini berarti thesis pertumbuhan domestik perlu dicermati lebih selektif — bukan sekadar melihat angka PDB di headline.