Kebijakan ekspor satu pintu DSI dan kasus kuota BYAN menekan IHSG serta rupiah. Asing melepas Rp41,28 triliun saat premi risiko tata kelola naik.
Key Takeaways
- PP No. 24/2026 menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pintu tunggal ekspor batu bara, CPO, dan ferroalloy mulai 1 Januari 2027, disertai aturan wajib parkir devisa di bank BUMN.
- Kasus force majeure unit usaha Bayan Resources (BYAN) dan negosiasi divestasi senilai US$28 miliar memperlihatkan risiko izin kuota produksi (RKAB) terhadap kelangsungan kontrak komersial.
- Pasar merespons lewat koreksi IHSG sekitar 28%–32% YTD, rupiah menyentuh level 18.000 per dolar AS, dan keluarnya dana asing senilai Rp41,28 triliun dari pasar saham.
Rupiah yang menyentuh level 18.000 per dolar AS bukan semata-mata akibat penguatan dolar di pasar global. Tekanan jual asing sebesar Rp41,28 triliun di bursa saham domestik sepanjang Januari–Mei berakar langsung pada perubahan aturan main ekspor komoditas melalui PP No. 24/2026.
Kasus BYAN: Saat RKAB Menjadi Tuas Kontrak
Episode yang dialami PT Bayan Resources Tbk (BYAN) menunjukkan bagaimana aturan baru ini bekerja di lapangan. Tiga anak usaha BYAN sempat menyatakan force majeure pada September setelah permohonan kuota produksi tambahan dalam RKAB 2026 tertahan di kementerian. Padahal, volume produksi semester pertama sudah mencapai 32,9 juta ton, melampaui periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 27,7 juta ton.
Pemerintah baru menyetujui tambahan kuota 15–20 juta ton sepekan kemudian, dan force majeure langsung dicabut. Bersamaan dengan persoalan kuota tersebut, Low Tuck Kwong menggelar pembicaraan untuk melepas kepemilikan mayoritas BYAN senilai US$28 miliar kepada konsorsium Haji Isam. Polanya terlihat jelas: aset tambang bergeser ke tangan pemilik modal yang lebih dekat dengan jalur distribusi resmi pemerintah.
Beda Tesis dengan Hilirisasi 2020
Ada perbedaan mendasar antara kebijakan saat ini dan larangan ekspor bijih nikel mentah pada 2020. Hilirisasi nikel kala itu menawarkan tesis industrial: nilai ekspor produk olahan naik dari US$3,3 miliar menjadi US$33 miliar, ditopang fasilitas pemurnian fisik yang dibangun di dalam negeri.
Sebaliknya, DSI tidak dirancang untuk membangun kapasitas produksi baru. Fungsinya murni sebagai perantara ekspor, pemungut penerimaan, dan pengawas repatriasi devisa. Bagi investor asing, intervensi ini menciptakan risiko perantara baru dan memperketat likuiditas modal kerja karena dana hasil ekspor tertahan di perbankan domestik.
Yang Menentukan Arah Pasar Berikutnya
Bagi pemegang saham komoditas dan pengelola portofolio, ada tiga hal yang perlu diuji ke depan:
- Hasil evaluasi masa transisi DSI menjelang monopoli penuh pada 1 Januari 2027.
- Keterbukaan laporan keuangan konsolidasi Danantara yang mengelola aset setara 60% PDB.
- Tinjauan bobot saham Indonesia oleh MSCI yang berpotensi memicu gelombang arus keluar dana asing berikutnya jika premi risiko tata kelola terus meningkat.