Indonesia sekarang menguasai lebih dari 70% produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dunia — intermediat nikel yang menjadi bahan baku baterai EV. Capaian ini luar biasa dari sisi industrial. Tapi ada sisi lain dari kisah ini yang jarang masuk ke dalam pitch deck investor: setiap ton nikel yang dihasilkan melalui proses HPAL meninggalkan 118 ton limbah tailing. Dan limbah itu tidak pergi ke mana-mana.
Angka proyeksinya menyeramkan. Menggunakan forecast produksi yang konservatif, kumulatif HPAL tailings di Indonesia bisa menyentuh 1,4 miliar ton pada 2035. Jika semua proyek yang sedang dalam pipeline benar-benar berjalan, angkanya mendekati 2 miliar ton. Sebagai konteks: seluruh sampah kota yang dihasilkan Indonesia sepanjang 2025 hanya 28,9 juta ton. HPAL tailings di tahun yang sama sudah 53 juta ton — dan itu baru permulaan.
Yang memperumit situasi ini bukan sekadar volumenya, tapi di mana limbah itu disimpan. Berbeda dengan tambang konvensional yang menyimpan tailing di lokasi terpencil dekat tambang, fasilitas HPAL berada di dalam industrial park — IMIP di Morowali, IWIP di Halmahera, Obi Industrial Park — yang letaknya bersebelahan langsung dengan permukiman dan kawasan pesisir. Tailing mengandung 1–1,5% chromium, termasuk bentuk hexavalent (Cr(VI)) yang bersifat karsinogenik dan larut dalam air. Ini bukan risiko abstrak.
Metode penyimpanan yang dipilih hampir semua operator Indonesia adalah dry stacking — secara teori lebih aman dari konvensional slurry dam. Tapi keunggulan itu hanya berlaku jika diimplementasikan dengan benar. Dry stacking membutuhkan moisture content yang terkontrol ketat, sistem drainase yang mampu menangani curah hujan ekstrem, dan compaction yang konsisten. Di sinilah masalahnya: curah hujan tahunan di Morowali dan Weda Bay mencapai 2.400–3.000 mm. Sebagai perbandingan, 80% fasilitas dry stack di luar Indonesia beroperasi di lokasi dengan curah hujan di bawah 800 mm per tahun.
Hasilnya sudah bisa dilihat. Pada Maret 2025, longsor di fasilitas tailing Morowali menewaskan tiga pekerja. Bulan berikutnya, fasilitas yang sama mengalami longsor lagi. Februari 2026, satu kematian lagi di lokasi yang sama. Audit pemerintah kemudian menemukan fasilitas tersebut beroperasi tanpa izin. Di IWIP Halmahera, Kementerian Lingkungan Hidup menemukan risiko kontaminasi serius ke badan air permukiman sekitar. Di IMIP Morowali, ditemukan fasilitas tailing ilegal berkapasitas 12 juta ton yang beroperasi tanpa persetujuan lingkungan.
Dari sisi regulasi, ada celah besar yang belum ditambal. Hukum Indonesia mengklasifikasikan HPAL tailings sebagai limbah B3 kategori umum — bukan sebagai struktur dam — sehingga fasilitas dry stack tidak tunduk pada regulasi desain dan keselamatan spesifik yang berlaku untuk bendungan. Artinya, operator bisa membangun dan mengoperasikan fasilitas tanpa standar teknis yang memadai, dan tidak ada kewajiban untuk memenuhi standar internasional seperti GISTM (Global Industry Standard on Tailings Management).
Implikasi untuk investor di sektor ini perlu dicermati lebih serius. Risiko regulasi sedang meningkat — pemerintah sudah mulai bergerak, meski lambat. Jika Indonesia akhirnya menerapkan framework consequence-based governance dan mensyaratkan fasilitas tailing terbangun penuh sebelum pabrik HPAL bisa commissioning, cost structure dan timeline proyek-proyek baru akan berubah signifikan. Proyek marginal menjadi tidak ekonomis. Proyek yang sudah berjalan menghadapi capex tambahan untuk retrofit storage facility ke standar yang lebih tinggi.
Ada juga potensi upside dari sisi teknologi: iron recovery dari HPAL tailings bisa memangkas volume limbah yang masuk ke storage sekitar 21%. Tapi teknologi ini masih di tahap proof-of-concept dan butuh dukungan pemerintah untuk scale-up komersial. Jika berhasil, ini bisa mengurangi total volume 2035 sekitar 289 juta ton — material, tapi bukan solusi tunggal.
Yang menjadi pertanyaan kritis bagi investor jangka panjang: seberapa besar environmental liability yang sudah ter-embed di dalam valuasi emiten-emiten nikel HPAL, baik yang listed di Indonesia maupun induk mereka di China dan Australia? Jika cleanup cost dan potensi revokasi izin belum di-price dengan benar, ada downside risk yang belum terlihat di balance sheet.